Sejarah Waktu

Prof. Dr. Ir. Moch. Sadli

Dibentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA).

Prof. Dr. Barli Halim

Pemerintah mendirikan BKPM untuk menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal.

Ismail Saleh, S.H.

BKPM mendapatkan pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha kepada investor dari beberapa kementerian sesuai Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ir. Suhartoyo

BKPM bergabung dengan Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita

Mengeluarkan kebijakan Pelayanan Satu Atap (PSA) atau pelayanan satu pintu (One Stop Service/OSS) untuk penanaman modal

Ir. Sanyoto Sastrowardoyo

BKPM bergabung dengan Kementerian Menteri Negara Penanaman Modal.
Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dr. Hamzah Haz

BKPM diubah menjadi Menteri Negara Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ir. Laksamana S

BKPM dilebur menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (BPM-PBUMN) berdasarkan Keppres 171/1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara untuk mengintegrasikan fungsi penanaman modal dengan pembinaan BUMN.

Drs. Marzuki Usman

Menjaga keberlanjutan kebijakan dan layanan investasi pada masa transisi reformasi, khususnya pasca krisis ekonomi 1997–1998.

Drs. Rozy Munir S

Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Theo Toemion

BKPM dipisahkan dari Kementerian BUMN dan statusnya dikembalikan sebagai lembaga yang berdiri sendiri.
Diterbitkan Keputusan Presiden untuk pembentukan National Single Window for investment (NSWi).

M. Lutfi

Dikeluarkan Undang-undang Investasi terbaru, yaitu UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang perlakuan sama bagi investor dalam dan luar negeri.

Gita Wirjawan

Diluncurkannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), yaitu suatu sistem online untuk mengurus perizinan investasi. BKPM menyediakan layanan satu pintu untuk menangani proses aplikasi investasi secara online.

M. Chatib Basri

Fokus pada peningkatan ekosistem layanan investasi melalui perbaikan sistem pelacakan (tracking) perizinan dan penyederhanaan alur kerja internal, agar lebih efisien dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

Mahendra Siregar

Diterbitkannya Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menetapkan BKPM sebagai satu-satunya kontak resmi bagi investor untuk mengurus perizinan berusaha.

Franky Sibarani

Diluncurkannya Pelayanan Izin Investasi 3 Jam, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan Fasilitas Percepatan Jalur Hijau.

Thomas Trikasih Lembong

Reorientasi dan restrukturisasi organisasi BKPM untuk meningkatkan rasio realisasi investasi terhadap komitmen investasi.

Bahlil Lahadalia

Mengimplementasikan sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) sebagai amanah dari UU Cipta Kerja melalui PP No. 5 Tahun 2021 untuk mempercepat perizinan berusaha, seiring dengan upaya pemerataan realisasi investasi antara kawasan Jawa dan luar Jawa.

Rosan Perkasa Roeslani

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 yang menerapkan konsep Fiktif Positif (FikPos) di mana Perizinan Berusaha dianggap otomatis terbit dan sah secara hukum jika instansi pemerintah terkait tidak memproses permohonan dari pelaku usaha dalam batas waktu yang telah ditentukan.